Dilema Pemadaman Listrik Bergilir

PENGUMUMAN: PLN menyatakan dengan resmi bahwa masalah pemadaman listrik bergilir telah berhasil diatasi dan tidak akan ada lagi, diganti dengan program penyalaan listrik bergilir.
Anekdot diatas membuat kita tersenyum sebentar walaupun setelah itu akan berfikir. Sungguh ironis, listrik yang sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi umat manusia tidak mampu dipenuhi oleh negara dengan semestinya. Keberadaan listrik sudah setara dengan kebutuhan dasar lainnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
Pemadaman listrik bergilir yang terjadi secara massif dan jangka waktu yang lama ini bukan pertama kali terjadi. Masalah ini juga sangat berpotensi untuk terulang kembali di masa depan. Artinya masyarakat harus terus bersiap diri menghadapi masalah pemadaman bergilir ini.
Hak Konsumen
Pemadaman listrik ini sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Aktifitas kehidupan mereka baik di rumah maupun di tempat kerja sangat terganggu. Keluhan dari ibu rumah tangga dan para pengusaha pun terus bermunculan.
Kerugian yang diderita pengusaha sangat besar. Bukan hanya proses produksi yang terhambat tapi juga ditambah dengan tambahan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar genset. Belum lagi jika terjadi komplain dari buyer karena pesanan mereka terlambat untuk dipenuhi. Komplain ini tidak hanya berarti denda berupa uang per hari keterlambatan saja tapi juga hilangnya kepercayaan. Artinya keberlangsungan usaha mereka akan semakin suram karena kehilangan pelanggan.
PLN sebagai penyedia jasa kelistrikan bisa dituntut oleh masyarakat untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dideritanya seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen. Pada huruf h menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
UU Perlindungan Konsumen Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha bisa “memaksa” PLN untuk memberikan kompensasi. Pada huruf h menyatakan kewajiban pelaku usaha adalah “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.
PLN telah siap memberikan kompensasi sebesar 10% berupa pengurangan/diskon dari tagihan yang harus dibayar konsumen. Kompensasi ini patut diapresiasi walaupun belum memuaskan karena kerugian yang ditanggung konsumen jauh lebih besar daripada 10% nilai tagihan. Pemberian kompensasi ini juga harus diperjelas dan disosialisasikan dengan baik kepada konsumen. Sejelas dan setegas jika konsumen terlambat membayar tagihan akan dikenakan denda.
Standar pemberian kompensasi dari PLN belum diketahui oleh konsumen. Apakah semua konsumen yang mengalami pemadaman bergilir akan mendapatkannya? Apakah ada kriteria tertentu sesuai dengan lamanya waktu pemadaman? Masalah yang harus dipikirkan adalah jika pemadaman terjadi lagi di waktu yang akan datang, apakah konsumen hanya mendapatkan 10% kompensasi. Padahal kerugian yang ditanggung -terutama oleh pengusaha- semakin besar?
Sebaiknya PLN menetapkan kompensasi progresif. Semakin sering terjadi pemadaman bergilir, semakin besar kompensasi yang diberikan kepada konsumen. Bahkan jika perlu untuk wilayah yang selalu terkena pemadaman listrik dalam beberapa bulan secara berturut-turut bisa mendapatkan bebas tagihan alias gratis. Hal ini mirip dengan sanksi yang diberikan kepada konsumen jika terlambat membayar tagihan. Awalnya hanya dikenai denda, lalu pemutusan sementara dan terakhir pemutusan jaringan secara permanen. Prinsip keadilan harus diberlakukan.
Monopoli PLN
Salah satu akar masalah dari pemadaman listrik bergilir ini adalah monopoli PLN. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau memang menyulitkan secara infrastruktur untuk pelayanan listrik yang optimal. PLN perlu capital expenditure atau belanja modal yang sangat besar untuk membiayai investasi dari hulu (pembangkitan listrik) sampai ke hilir (distribusi). Padahal PLN sebagai BUMN memiliki fungsi public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik sehingga tidak bisa profit oriented semata.
Jika PLN memfokuskan diri untuk mengajar keuntungan semata, tarif dasar listrik tidak akan bisa seperti saat ini. Konsumen harus membayar jauh lebih mahal daripada sekarang. Oleh karena itu, pemerintah memberikan subsidi yang besar untuk PLN agar tidak merugi karena cost of supply lebih besar daripada nilai penjualan. Subsidi yang diterima PLN untuk tahun 2009 mencapai hampir 52 Trilyun rupiah.
Opsi untuk menghapuskan monopoli PLN bukan wacana yang baru. Mereka yang mendukung opsi ini berharap jika jasa penyediaan listrik bisa dilakukan oleh pihak swasta akan menjamin pelayanan yang lebih baik. Selain itu, PLN juga bisa memacu diri untuk terus berbenah dan meningkatkan mutu pelayanan karena adanya iklim kompetisi. Status sebagai pemain tunggal seringkali membuat terlena.
Namun, opsi menghapuskan monopoli juga mendapat tentangan dari beberapa pihak. Mereka yang tidak setuju berargumen bahwa jika monopoli dihapuskan akan membebani rakyat terutama yang tidak mampu. Tarif dasar listrik pasti akan naik karena subsidi akan dikurangi atau bahkan dihilangkan.
Argumen lain lebih mendasar lagi. Jika monopoli dihapuskan maka penyediaan listrik diserahkan kepada mekanisme pasar. Harga yang terjadi sesuai dengan besarnya penawaran dan permintaan. Selain itu, kewajiban negara untuk menjamin kehidupan dasar warganya akan hilang karena sudah diserahkan kepada pasar. Hal ini tentu merugikan untuk rakyat kecil karena mereka tidak terjamin untuk mendapatkan listrik.
Inilah dilema dibalik pemadaman listrik. Hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang baik belum bisa dipenuhi oleh PLN karena terbatasnya dana subsidi yang diberikan pemerintah. Jika monopoli dihapuskan akan merugikan rakyat karena tarif dasar listrik akan naik secara signifikan. Masalah ini adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan oleh pemerintahan SBY jilid 2. Jika tidak dampaknya akan sangat besar termasuk hilangnya kepercayaan karena semakin menumpuknya kekecewaan terhadap pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *