Cara Memperluas Akses Pendidikan

Kita sering mendengar, membaca dan melihat di layar kaca prestasi pelajar Indonesia di berbagai olimpiade ilmu pengetahuan tingkat dunia. Rasanya bangga dan terharu karena putra bangsa bisa bersaing dengan pelajar dari berbagai negara. Hal ini seakan menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita setara dengan negara-negara maju. Mungkin pernyataan di atas benar adanya untuk tingkatan individu artinya ada sebagian pelajar yang memang cerdas dan berkualitas di atas rata-rata.

Namun jika berbicara di level negara, kita perlu mengurut dada. Kenyataan membuktikan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih jauh dari harapan. Laporan Human Development Index 2016 dari UNDP (United Nation Development Programme) menyatakan bahwa Indonesia berada di rangking 113 dunia untuk indeks pembangunan manusia. Data yang ditampilkan dalam laporan itu juga menyebutkan bahwa rata-rata lamanya bersekolah warga Indonesia secara keseluruhan hanya 8 tahun atau setingkat SMP.

Itulah kenyataan yang tak bisa kita pungkiri. Mungkin banyak yang bertanya apa sebenarnya sumber masalahnya? Kenapa pendidikan kita begitu tertinggal?

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia. Oleh karena itu, masalah utama yang dihadapi bukan hanya di sektor pendidikan tapi juga ekonomi adalah kesenjangan. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara wilayah perkotaan dengan pedesaan serta antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.

Keterbatasan sarana pendidikan serta kendala geografis membuat akses pendidikan bagi sebagian orang menjadi terbatas. Ditambah lagi dengan kendala ekonomi serta kurangnya motivasi belajar menjadi pemicu masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka partisipasi sekolah (APS). Data dari badan pusat statistik (BPS) memperlihatkan bahwa pada tahun 2016 angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun secara nasional hanya 70,83% yang berarti ada 30% penduduk berusia tersebut yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. APS untuk usia 13-15 tahun mencapai 94,88% artinya ada 5% penduduk usia tersebut yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP.  Sedangkan untuk usia 7-12 tahun APS mencapai 99% jadi hanya 1% anak usia tersebut yang tidak bersekolah tingkat SD.

Angka partisipasi sekolah tersebut tentu berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Semakin tinggi tingkat perekonomian masyarakat akan semakin tinggi juga kesadaran dan kemampuannya untuk melanjutkan sekolah. Sementara masyarakat miskin terkendala biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun sekolah negeri sudah tidak perlu membayar dengan adanya BOS (bantuan operasional sekolah), orangtua tetap perlu mengeluarkan biaya untuk membeli seragam, peralatan sekolah dan ongkos transportasi.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan diantaranya yaitu:

Mendorong dari bawah dan menarik dari atas

Semangat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi perlu digelorakan oleh para guru sejak sekolah dasar. Para murid diharapkan akan termotivasi untuk terus bersekolah. Motivasi yang tinggi akan mendorong mereka untuk terus menggapai mimpi seperti dalam cerita novel laskar pelangi.

Tugas guru bukan hanya mengajarkan apa yang tidak mereka tahu, tidak juga hanya mendidik budi pekerti tapi juga harus memberi motivasi dan inspirasi. Doronglah mereka dari bawah agar mau terus mendaki. Guru harus membimbing dan mengarahkan siswa untuk memilih masa depan. Salah satu caranya dengan terus bersekolah.

Sementara itu pemerintah daerah punya peran sentral untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Pemda harus menarik ke atas anak-anak yang tidak bisa bersekolah dengan cara menghilangkan penghambat mereka tidak bisa bersekolah. Mereka harus mendata alasan mengapa masih ada anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah. Berdasarkan data tersebut, pemda harus mencari solusi yang cepat dan tepat.

Sebagian besar kendala yang muncul adalah masalah ekonomi. Untuk itu, pemerintah bisa memberikan bantuan subsidi untuk meringankan beban orangtua. Misalnya ada bantuan seragam sekolah, buku pelajaran dan peralatan sekolah untuk warga yang kurang mampu. Pemerintah jangan membiarkan ada anak yang putus sekolah karena hambatan kemiskinan.

Jika kendalanya berupa transportasi maka pemerintah harus menyediakan alat transportasi untuk untuk memudahkan mobilitas pelajar yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Jangan biarkan pelajar tidak bisa mengakses pendidikan karena alasan sekolahnya sulit dijangkau. Mungkin masih segar dalam ingatan kita foto-foto yang mendunia menampilkan anak-anak yang rela meniti jembatan gantung tanpa pengaman untuk menyeberangi sungai besar agar bisa sampai ke sekolah.

Berita dari Jepang yang dimuat berbagai media online termasuk detik.com pada 10 Januari 2016 menampilkan headline “Stasiun Sepi akan Ditutup, Operator KA Jepang Tunggu Seorang Siswi SMA Lulus”. Stasiun Kami-Shirataki yang terletak di Pulau Hokkaido ini akan ditutup karena sepi penumpang tapi keputusan tersebut ditunda karena masih ada satu penumpang siswi SMA yang setiap hari pergi dan pulang dari sekolah dari stasiun tersebut. Begitu besar komitmen pemerintah Jepang untuk pendidikan warganya. Seharusnya pemerintah kita punya komitmen yang sama. Jangan biarkan ada alasan untuk generasi muda tidak sekolah.

Jika siswa tak mungkin datang ke sekolah maka sekolah yang datang kepada mereka

Kendala geografis di daerah tertentu membuat anak-anak kesulitan untuk datang ke sekolah terdekat. Ada yang terhalang oleh sungai besar, hutan yang luas atau lautan. Jadi mereka ada yang perlu berjalan berjam-jam atau naik perahu melawan gelombang.

Pemerintah harus berupaya agar mereka bisa tetap bersekolah. Jika mereka tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah maka sekolah yang harus datang kepada mereka. Hal ini berarti jika jumlah penduduknya cukup banyak maka perlu didirikan sekolah sendiri di kawasan tersebut. Jika hanya sedikit penduduknya tak perlu mendirikan bangunan sekolah, cukup datangkan guru ke sana.

Belajar bisa dilakukan dimana saja. Di alam terbukapun boleh juga. Bangunan sederhana tak masalah yang penting proses belajar mengajar bisa berlangsung. Peralatan mengajar seperti papan tulis dan buku pelajaran sudah semestinya tersedia.

ATM program Indonesia Mengajar

Amati, tiru dan modifikasi (ATM) program Indonesia mengajar yang digagas oleh Anies Baswedan. Pemerintah tak perlu malu atau ragu meniru program bagus yang diinisiasi oleh pihak lain. Tentu saja program tersebut harus dimodifikasi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Program Indonesia mengajar telah berhasil mengirimkan anak-anak muda yang cerdas lulusan perguruan tinggi untuk mengajar di wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Pemerintah bisa meniru program ini dengan membuka kesempatan kepada mahasiswa yang baru lulus untuk mengajar di kawasan pedalaman dengan memberikan kompensasi yang menarik berupa gaji dan tunjangan yang memadai. Mereka diberikan kontrak mengajar selama beberapa tahun dan akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil jika terus mengajar di sana.

Salah satu masalah di wilayah terpencil atau pedalaman adalah guru-guru yang ditugaskan tidak bisa bertahan lama mengajar di sana. Untuk itu, perlu ada kompensasi yang lebih baik dan fasilitas yang membuat mereka nyaman untuk mengajar. Guru juga manusia yang perlu memikirkan masa depan mereka sendiri dan keluarga. Pemerintah pusat dan daerah harus membuat anggaran untuk mengakomodasi  tunjangan khusus untuk guru di wilayah pedalaman.

Ada film bagus dari Thailand yang dirilis tahun 2014 berjudul The Teacher’s Diary bercerita tentang guru yang ditempatkan di daerah terpencil. Para pengambil kebijakan, guru dan pemerhati pendidikan perlu melihat film ini karena akan membuka mata kita bahwa mengajar di daerah terpencil itu memiliki banyak tantangan. Sarana pendidikan yang terbatas, murid yang sedikit dan berjauhan tempat tinggalnya serta akses tranportasi yang tidak mudah adalah tantangan yang harus dilalui.

Pendekatan budaya

Salah satu kendala lain adalah adanya anggapan yang salah tentang pendidikan. Anggapan-anggapan tersebut diantaranya yaitu “untuk apa sekolah, lebih baik membantu orangtua di sawah”. “Sekolah tak perlu tinggi-tinggi, yang penting sudah bisa membaca dan menulis”. “Perempuan tak perlu sekolah tinggi karena nanti juga hanya mengurus dapur, kasur dan sumur”.

Anggapan yang salah tersebut perlu diluruskan karena jika dibiarkan akan mengakibatkan rendahnya kemauan untuk melanjutkan sekolah. Untuk itu, perlu ada pendekatan budaya dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Pemerintah perlu melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, tetua adat, kepala kampung, kepala suku dan semacamnya. Mereka perlu diberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya pendidikan.

Pemahaman yang benar tentang pendidikan akan mendorong mereka untuk mau menyekolahkan anak-anaknya. Hambatan persepsi ini perlu dihilangkan secara perlahan agar tidak menimbulkan perlawanan dan tidak terkesan dipaksakan. Harapannya akan muncul kesadaran dari diri mereka sendiri.      

Akses pendidikan yang lebih luas dan merata akan mengeliminasi kesenjangan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Semoga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *