ADIPURA BUKAN SEKEDAR PIALA

Meraih piala adipura adalah prestasi besar bagi seorang kepala daerah. Bukan hanya prestasi, adipura adalah prestise tersendiri bagi daerah itu sendiri. Adipura adalah salah satu lambang kesuksesan seorang kepala daerah. Oleh karena itu, para kepala daerah berlomba-lomba untuk memperebutkannya.
Adipura sendiri adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Program pemberian penghargaan Adipura dilaksanakan setiap tahun sejak 1986. Walaupun sempat terhenti pada awal era reformasi yaitu tahun 1998, akhirnya program Adipura kembali dicanangkan di Denpasar Bali pada tanggal 5 Juni 2002 dan terus berlanjut hingga sekarang.
Tujuan diadakannya adipura untuk memacu semua daerah agar menjadi “kota bersih dan teduh”. Oleh sebab itu, kriteria penilaian Adipura terdiri dari 2 indikator pokok yakni indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota serta indikator pengelolaan lingkungan perkotaan (non-fisik), yang meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap.
Untuk meraih prestasi dan prestise adipura yang diserahkan langsung oleh presiden, para kepala daerah membuat berbagai program dengan menghabiskan dana yang besar untuk menjadikan daerahnya bersih dan teduh. Terkadang program ini terkesan “dipaksakan” dan kurang mendapatkan dukungan masyarakat. Bahkan tak jarang program meraih adipura di beberapa daerah dipersepsikan negatif karena dianggap merugikan masyarakat kecil.
Ada beberapa penyebab kondisi di atas terjadi yaitu kurangnya pengetahuan dan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan. Hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat sangat rendah dalam program tersebut. Selain itu, di beberapa daerah terjadi penggusuran dan pembersihan jalan protokol, pasar dan tempat strategis lainnya dari pedagang kaki lima, warung, dan sebagainya. Penggusuran ini dilakukan dengan paksa dan tanpa memberikan solusi sehingga rakyat kecil beranggapan adipura adalah penyebab mereka digusur dan kehilangan mata pencahariannya.
Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara karena kita bangsa yang beradab dan beretika tinggi. Kita tidak menganut ideologi Machiavelli yang mengatakan “the ends justified the means”. Machiavelli berpendapat seorang penguasa boleh menggunakan cara apa saja untuk mencapai tujuannya.
Adipura bukan sekedar piala. Ia adalah keberhasilan dan kebanggaan. Kebersihan dan keteduhan kota adalah dambaan semua insan. Bukan hanya keinginan walikota atau bupati semata. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam program ini adalah keharusan. Program harus dibuat dan dilaksanakan tanpa kekerasan dan pemaksaan.
Untuk itu, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar bisa menjadikan daerahnya bersih dan teduh.  Kegiatan tersebut diantaranya yaitu:
1. Building Awareness/membangun kesadaran

    Kota yang bersih dan teduh tidak akan pernah terealisasikan tanpa peran serta aktif dari warganya. Pemerintah hanya sanggup menyediakan dana dan fasilitas saja sementara seluruh elemen masyarakat yang akan menjaga dan memelihara. Jika warga tidak berperan maka fasilitas yang tersedia seperti taman kota akan cepat menjadi kumuh dan tidak terawat karena banyak warga yang membuang sampah sembarangan di sana.
    Peran serta warga harus didasari oleh adanya kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kesadaran ini tidak bisa muncul begitu saja apalagi dipaksakan. Kesadaran adalah proses yang diawali dari adanya rasa memiliki atau sense of belonging. Rasa memiliki lingkungan sekitar akan memicu rasa tanggung jawab atau sense of responsibility. Rasa tanggung jawab ini akan menghasilkan kesadaran warga bahwa tugas untuk menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban pemerintah saja tapi juga warganya.
    Kesadaran ini akan terwujud dalam bentuk tindakan atau action. Tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan di jalanan berawal dari proses ini. Kita tidak bisa berharap ada aksi bersama warga membersihkan lingkungan jika warga tersebut belum memiliki kesadaran. Mereka akan merasa terpaksa dan hasil dari keterpaksaan tentu tidak akan sebaik perbuatan yang dilandasi oleh kemauan.
    Untuk membangun kesadaran kolektif warga, ada beberapa program yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota diantaranya yaitu:
    a. Edukasi
    Program edukasi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup melalui proses pendidikan. Proses penanaman nilai-nilai ini akan lebih baik jika diawali dari pendidikan anak usia dini (PAUD). Semakin awal diberikan pemahaman diharapkan akan semakin dalam tertanam nilai-nilai kebaikan dalam diri anak.
    Anak-anak bisa diberikan pemahaman sederhana tentang pentingnya menjaga kebersihan. Bisa melalui gambar/poster atau tayangan video. Mereka diajarkan untuk membuang sampah bekas jajanan mereka ke tempat sampah yang telah disediakan. Para guru harus menjadi teladan dengan selalu memberikan contoh yang baik.
    Kegiatan seperti ini juga dilakukan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk tingkat SD, SMP, SMA dan PT, para siswa bisa diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mereka juga bisa diberikan tugas untuk menanam pohon di sekolahnya masing-masing. Lingkungan sekolah yang bersih dan teduh sangat kondusif dan mendukung proses belajar mengajar. Begitu juga sebaliknya.
    Selain itu, untuk para siswa bisa diberlakukan tindakan disiplin. Artinya jika ada siswa yang secara sengaja mengotori lingkungan sekolah bisa dikenakan sanksi. Hukuman yang diberikan harus mendidik misalnya membersihkan kelas atau membawa bibit pohon untuk ditanam. Sanksi ini juga berlaku untuk guru, kepala sekolah dan para pegawainya. Lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab mereka bersama. Guru dan kepala sekolah harus menjadi panutan bagi para siswanya.
    Harapan dari program ini, kebiasaan disiplin menjaga kebersihan dari siswa tidak terbatas di sekolah saja tapi terus terbawa hingga ke lingkungan rumahnya. Siswa tersebut diharapkan menjadi agen of change atau agen perubah di rumahnya. Dialah yang akan menjaga dan memelihara kebersihan rumah dan sekitarnya. Selain itu, diharapkan ada proses transfer pemahaman dari siswa ke semua penghuni rumah lainnya. Jadi kesadaran itu akan menjadi kesadaran kolektif keluarga.
    b. Role model/teladan

      Perbuatan itu jauh lebih bermakna daripada seribu kata. Apa yang dilihat orang akan lebih mudah dipahami dan diikuti daripada seribu kata yang ia baca atau dengar. Masyarakat akan lebih mudah disadarkan jika ada contoh yang bisa menjadi panutan. Mereka akan ragu atau malas untuk berbuat jika belum ada teladan yang bisa diikuti.
      Keteladanan ini harus dimulai dari pemimpin yang tertinggi. Walikota sebagai pemimpin harus menjadi teladan bagi warganya. Dimulai dari rumahnya sendiri. Rumah walikota harus bersih dan teduh sehingga bisa ditiru oleh warganya. Bahkan jika perlu walikota sendiri turun tangan langsung untuk menjaga kebersihan rumahnya. Setelah itu, lingkungan sekitar rumahnya  juga harus bersih dan teduh. Walikota bisa menggerakkan warga sekitarnya untuk menjaga lingkungan.
      Kebersihan kantor walikota juga harus terjaga. Pusat pemerintahan harus diteduhi oleh pepohonan. Jadi kantor walikota akan menjadi percontohan untuk kantor pemerintahan lainnya. Jika pemimpin sudah memberikan contoh akan mudah bagi dia untuk menggerakkan bawahannya karena apa yang diucapkan sesuai dengan perbuatan.
      Contoh yang sudah diberikan walikota bisa diikuti oleh para pemimpin di level berikutnya. Camat harus menjadi teladan di wilayahnya, begitu juga dengan lurah dan kepala desa. Bahkan jika perlu sampai tingkat RT. Dengan keteladanan berjenjang ini diharapkan warga masyarakat akan termotivasi untuk ikut menjaga kebersihan seperti para pemimpinnya.
      c. Campaign/kampanye

        Untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bisa juga dilakukan dengan propaganda melalui media komunikasi. Sejarah telah membuktikan bagaimana pentingnya media komunikasi dalam menyampaikan program pemerintah. Contoh yang bisa diambil adalah bagaimana Hitler membangkitkan semangat nasionalisme warga Jerman untuk berperang. Walaupun perang itu lebih untuk memenuhi nafsu kekuasaan Hitler semata tapi propaganda yang dilakukan telah berhasil di zamannya.
        Program menjaga kebersihan dan keteduhan kota ini juga bisa dikomunikasikan secara intensif kepada warga. Pesan yang ingin disampaikan harus dikemas dengan baik agar mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat. Media yang akan digunakan juga dipilih yang sesuai dengan kondisi dan tentu saja biaya yang dimiliki.
        Kampanye ini memang perlu biaya besar tapi bisa disiasati. Ada beberapa media yang bisa dipilih sesuai dengan target masyarakat yang akan dijadikan sasaran. Brosur yang sederhana dibagikan kepada masyarakat di tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, pasar, sekolah, jalan protokol dan sebagainya. Poster, spanduk dan baliho bisa dipasang di tempat-tempat strategis untuk menarik perhatian warga.
        Pesan juga bisa disampaikan melalui media massa yang ada. Koran, majalah, radio dan jika perlu televisi lokal bisa dijadikan sarana komunikasi. Bentuk informasi yang disampaikan tidak harus berupa iklan layanan masyarakat. Bisa juga pesan ini dikemas dengan baik melalui hard news (berita aktual), soft news (feature yang berisi human interest), dialog atau talk show, komik, animasi dan sebagainya.
        Penggunaan teknologi canggih juga bisa dilakukan. Kampanye ini bisa melalui sarana sms atau e-mail. Situs jaringan sosial seperti facebook atau twitter juga bisa digunakan sebagai sarana penyebaran informasi yang efektif. Untuk mencapai hasil yang optimal, kampanye harus menggunakan sebanyak mungkin sarana komunikasi yang ada.
        Untuk menekan biaya, pemerintah kota bisa menggandeng perusahaan swasta dalam melakukan kampanye. Mereka bisa menjadi sponsor dalam kampanye ini. Iklan produk atau nama perusahaan sebagai sponsor akan tertera di semua media komunikasi yang digunakan. Jadi pembiayaan kegiatan ini adalah patungan antara pemerintah kota dan swasta. Biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan dan kedua belah pihak mendapat keuntungan.
        2. Adipura Lokal

          Konsep kegiatan ini adalah pemerintah kota menyelenggarakan adipura untuk tingkat lokal. Pesertanya adalah semua kecamatan. Tata cara, persyaratan dan penilaiannya meniru adipura sebenarnya. Pelaksana teknisnya adalah dinas lingkungan hidup.
          Tujuan dari adipura lokal adalah menyiapkan semua wilayah untuk memiliki standar kebersihan dan keteduhan sesuai dengan ketentuan dalam adipura nasional. Selain itu, kegiatan ini juga bisa memotivasi semua kecamatan untuk berbenah diri, membersihkan lingkungan dan menjadikan wilayahnya penuh pepohonan.
          Untuk menggairahkan semangat semua peserta, ada mekanisme reward and punishment yang akan diberikan. Selain piala dan piagam, ada hadiah dan penghargaan untuk pemenang. Hadiah yang diberikan berupa barang dan fasilitas untuk warga di kecamatan tersebut. Misalnya, seragam dan peralatan olahraga untuk para pemuda, karpet dan sound system untuk masjid dan sebagainya. Bisa juga berupa fasilitas untuk warga seperti pembangunan lapangan bulutangkis atau yang lainnya.
          Adanya hadiah yang ditujukan untuk warga ini diharapkan bisa memotivasi warga untuk berperan serta aktif menjaga lingkungan. Selain hadiah, ada juga penghargaan yang akan diberikan kepada Camat yang wilayahnya menjadi pemenang. Penghargaan ini berupa anugerah Camat Teladan yang akan menjadi catatan prestasi bagi camat yang bersangkutan. Prestasi ini bisa menjadi pertimbangan untuk promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi.
          Bagi peserta yang kalah akan dipilih kecamatan terjorok/terkotor sama seperti konsep adipura nasional. Pemilihan ini bertujuan agar warga masyarakatnya malu dan tidak mau punya wilayah yang disebut paling kotor. Selain itu, untuk camatnya sendiri akan menjadi catatan buruk dalam karirnya.
          Adipura lokal ini diharapkan juga menjadi sarana persiapan bagi pemerintah kota untuk bersaing merebutkan adipura yang sebenarnya. Jika semua wilayah kecamatan sudah bersih tentu pemerintah kota tidak perlu repot lagi. Mereka hanya cukup menjaga agar kebersihan wilayah itu terus berlangsung. Ada atau tidak ada perebutan adipura.
          3. Law Enforcement/ Penegakan Hukum

            Kebersihan dan keteduhan sangat berkait erat dengan disiplin warga. Kedisiplinan selain perlu ada kesadaran juga harus ada ketegasan. Penegakan hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari disiplin dalam bidang apapun. Tanpa ada penegakan hukum, semua orang akan berbuat semaunya.
            Peraturan daerah (Perda) tentang kebersihan dan keteduhan harus tersedia agar ada landasan hukum yang bisa memayungi. Perda ini berisi kewajiban bagi para pihak yang terkait untuk menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan dengan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Perda ini bukan hanya mengatur individu warga tapi juga pelaku usaha atau institusi. Para pengelola kantor, perusahaan, sekolah, rumah sakit dan sebagainya wajib menjaga kebersihan lingkungan dan memiliki ruang terbuka hijau (RTH). Penanaman pohon harus diatur standar minimalnya. Misalnya; 20% dari luas tanah harus ditanami pohon. Dengan demikian keteduhan di tempat itu telah terjamin.
            Selama ini pelanggaran terhadap kebersihan lingkungan bukan monopoli individu tapi juga para pengusaha yang sering membuang limbah industri sembarangan sehingga mencemari dan merusak lingkungan. Penerapan sanksi ini harus dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah sosialisasi peraturan dan sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggarnya. Tahap kedua yaitu percobaan. Warga dan pelaku usaha yang melanggar akan diberikan peringatan dan namanya tercatat sebagai pelanggar. Tahap ketiga adalah penerapan aturan. Pada tahapan ini semua aturan dan sanksi sudah berlaku dan diterapkan.
            Sanksi yang diberikan diharapkan bisa memberikan efek jera bagi para pelakunya. Selain itu, sanksi yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Untuk warga yang membuang sampah di jalan protokol, bisa diberikan sanksi dengan menyapu jalan itu. Mereka akan malu dan tidak mau lagi mengulangi perbuatannya. Jika ada yang tertangkap lebih dari satu kali mengulangi perbuatan yang sama, sanksi yang diberikan harus lebih berat. Bisa ditambah dengan denda berupa uang atau jika tidak mampu maka harus kerja sosial dalam kurun waktu tertentu.
            Untuk pelaku usaha, tentu sanksi yang diberikan harus lebih berat. Mereka bisa dikenakan kewajiban untuk membersihkan lingkungan sekitar yang telah dikotori atau tercemar. Bisa juga dengan menerapkan denda uang dalam nominal yang besar. Selain itu, bisa juga nama-nama perusahaan yang mencemari lingkungan dipublikasikan agar memberikan efek jera yang lebih besar.
            Kita bisa mencontoh Malaysia dalam memelihara kebersihan jalan dan lingkungan. Mereka memasang kamera CCTV di jalan-jalan protokol dan tempat strategis. Kamera pengintai ini bisa untuk mengawasi pelanggar hukum dalam hal kebersihan, pelanggaran lalu lintas atau aturan hukum yang lain. Jadi kamera ini bisa multi fungsi dan memiliki manfaat yang banyak.
            Pemerintah kota bisa bekerjasama dengan kepolisian dalam pengadaan dan pemasangan kamera pengintai ini. Pengoperasiannya pun bisa dilakukan bersama-sama sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan. Warga akan lebih berhati-hati, menjaga kedisiplinan dan taat aturan karena tahu ada kamera pemantau yang terus mengawasi.
            Jika semua program tersebut di atas bisa terlaksana dengan baik, adipuran bukan lagi cita-cita. Adipura adalah nyata. Kita tidak perlu lagi mengejar adipura tapi adipura yang akan mendatangi kita.
            Adipura bukan sekedar piala, yang lebih penting dari itu adalah kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan keteduhan. Ada atau tidak ada adipura, kota ini harus bersih dan teduh. Semoga…

            Leave a Reply

            Your email address will not be published. Required fields are marked *